Kabarmaung.com - Jumat malam (25/9/2026) di Kota Bandung mendadak berubah. Gemuruh mesin dan bising klakson yang biasa mendominasi, malam itu harus tunduk pada nyaringnya dering bel ratusan sepeda. Fenomena ini bukan sekadar rombongan biasa, melainkan sebuah deklarasi sunyi dari komunitas yang menuntut hak mereka atas jalan raya.
Pemandangan ini adalah Critical Mass, sebuah gerakan pesepeda yang setiap bulan berkumpul untuk 'merebut' ruang di jalanan. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan usia, namun memiliki satu tujuan: mengingatkan bahwa pesepeda adalah bagian sah dari lalu lintas, yang berhak atas keamanan dan ruang yang layak. Namun, seperti yang bisa ditebak, aksi ini tak lepas dari sorotan dan kadang menjadi sasaran keluhan pengguna kendaraan bermotor lain yang merasa terhambat.
Mengapa Jalanan Bandung Dirajai Pesepeda?
Lautan sepeda ini terpantau memadati sejumlah ruas vital Kota Bandung, mulai dari Jalan Ir. H. Djuanda (Dago), Merdeka, Diponegoro, hingga kawasan Cimalaya. Bagi sebagian pengendara, kehadiran mereka mungkin dianggap sebagai pemicu kemacetan. Tak jarang kritik dilayangkan, mulai dari tudingan tidak tertib hingga tanpa helm, padahal esensi gerakan ini jauh lebih dalam.
Seorang pejalan kaki, Andri (47), yang malam itu menyaksikan fenomena ini, justru melihat sisi positif. "Wah, meriah. Ya enggak apa-apa, sekali-sekali. Kayak konvoi Persib," ujarnya sembari tersenyum, menyamakan semangat para pesepeda dengan euforia Bobotoh. Bagi Andri, gerakan ini adalah pengingat penting bahwa sepeda adalah alternatif transportasi yang ramah lingkungan dan seharusnya memiliki tempat di kota.
Critical Mass sendiri bukanlah hal baru. Gerakan ini lahir di San Francisco pada tahun 1992, sebagai bentuk protes terhadap dominasi kendaraan bermotor di perkotaan. Keunikannya terletak pada sifatnya yang organik dan tanpa panitia formal. Argus (47), Ketua Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan dan pengurus Bike to Work (B2W) Bandung, menegaskan bahwa Critical Mass bukanlah 'acara' yang diselenggarakan siapa pun.
- Tidak ada pendaftaran.
- Tidak ada pemimpin formal.
- Rute ditentukan secara spontan oleh para pesepeda itu sendiri.
Argus dan rekan-rekannya di B2W hadir sebagai partisipan biasa, sekaligus bertindak sebagai advokat jika terjadi konflik di jalan. Ia memandang Critical Mass sebagai kampanye budaya bersepeda yang dilindungi oleh UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017.
Risiko Mengintai di Setiap Kayuhan Pedal
Di balik semaraknya dering bel, tersimpan keresahan mendalam para pesepeda. Bersepeda dalam jumlah besar adalah cara mereka merasa lebih aman, sekaligus bentuk protes terhadap abainya negara terhadap keselamatan pengguna jalan tak bermotor. Aswi (50), seorang peserta Critical Mass yang juga menjadikan sepeda sebagai transportasi utama, berbagi kisah pahitnya. "Beberapa kali saya hampir keserempet, hampir jatuh, dan hampir ditabrak karena tidak adanya ruang khusus atau jalur sepeda," tuturnya.
Ironisnya, saat jalur sepeda tersedia, fasilitas tersebut seringkali "diperkosa" oleh parkir liar dan pengendara motor yang seruntulan. Aswi bahkan pernah ditabrak mobil padahal sudah berada di jalurnya. Data keselamatan jalan raya tahun 2025 menunjukkan angka yang memprihatinkan: 3.601 kecelakaan menimpa pesepeda dan 19.318 kejadian kecelakaan pejalan kaki. Angka ini jelas membuktikan kerentanan kelompok ini di jalan raya.
Tuntutan Hak dan Peran Negara
Permasalahan ini berakar pada lemahnya penegakan regulasi. Argus menyoroti bahwa pemerintah kota maupun provinsi masih memarjinalkan fasilitas mobilitas ramah lingkungan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Tahun 2009 serta Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandung No. 47 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda, seringkali hanya menjadi pajangan. Jalur sepeda di Jalan Aceh, Riau, Asia Afrika, hingga Tamansari, alih-alih terproteksi, malah beralih fungsi menjadi area parkir tanpa penindakan tegas.
"Memperjuangkan ruang mobilitas berkelanjutan warga kota melalui moda transportasi ramah lingkungan bukan soal menuntut hak, tetapi kewajiban penyelenggara negara untuk memfasilitasi sistem mobilitas warga," tegas Argus. Aswi menambahkan bahwa jalan raya dibangun dan dirawat dari pajak seluruh masyarakat, bukan hanya dari pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, semua berhak menggunakan jalan raya dengan aman dan nyaman, dengan saling menghormati.
Mimpi Jalanan Ramah Manusia
Di Indonesia, Critical Mass masih dilakukan dengan 'sopan', biasanya pada malam hari saat volume kendaraan bermotor mulai berkurang. Ini adalah bentuk edukasi jalanan, agar pengguna kendaraan bermotor dan pemerintah sadar bahwa ada manusia yang beraktivitas tanpa polutan. Bagi para pesepeda ini, menguasai jalanan sebulan sekali bukanlah tujuan akhir.
Aswi bermimpi suatu hari nanti Critical Mass tak lagi menjadi bentuk protes, melainkan perayaan atas kota yang aman dan ramah bagi semua. Sebuah visi tentang ribuan pesepeda dan pejalan kaki bergerak rapi, saling melempar senyum, tanpa kemacetan, polusi, atau ancaman kecelakaan. Mimpi indah tentang jalan raya yang manusiawi, yang malam itu, terus mereka kayuh perlahan di bawah temaram lampu Kota Bandung.
Ikuti terus berita terbaru Persib di Kabarmaung.com
