Kabarmaung.com - Kabar mengejutkan datang dari markas Pangeran Biru. Persib Bandung kembali terdaftar dalam daftar FIFA Registration Ban, sebuah sanksi serius yang berakar dari sengketa pembayaran dengan mantan pelatih, Robert Rene Alberts. Situasi ini sontak menarik perhatian tajam dari pengamat hukum olahraga, Eko Noer Kristiyanto, yang akrab disapa Eko Maung. Menurutnya, respons manajemen Persib terhadap kasus ini sangat jauh dari kata memuaskan.
Permasalahan ini bukanlah isu baru. Sengketa dengan Robert Rene Alberts telah berlangsung sejak tahun 2022, bahkan setelah pelatih asal Belanda itu mengundurkan diri. FIFA telah mengeluarkan keputusan final, mewajibkan Persib membayar remunerasi tertunggak sebesar Rp 581,25 juta, ditambah bunga 5 persen per tahun. Jika kewajiban ini tak dipenuhi, sanksi larangan registrasi pemain baru akan terus membayangi klub kebanggaan Bobotoh ini.
Manajemen Persib Dinilai Buruk dalam Respons
Eko Maung secara lugas mengkritik pernyataan resmi PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) yang menyebutkan bahwa ini adalah kejadian tahun 2022. "Pertama official statemen PT PBB sangat buruk, sampai disebutkan ini kejadian tahun 2022. Jadi seakan-akan ingin lepas tangan gitu ya," ujar Eko. Ia menegaskan bahwa pergantian kepengurusan atau manajemen tidak lantas menghapus tanggung jawab klub sebagai sebuah entitas korporat profesional terhadap kewajiban masa lalu.
"Ya gak bisa dong, ini kan organisasi terus juga corporate jadi harus siap menanggung hal-hal yang terjadi di masa lampau," tambahnya. Eko juga meragukan bahwa persoalan ini muncul tiba-tiba tanpa komunikasi sebelumnya. Menurutnya, Robert Alberts pasti telah berupaya menanyakan haknya kepada kepengurusan baru, sehingga masalah ini seharusnya sudah diketahui jauh sebelum sanksi FIFA dikeluarkan.
Reputasi Persib Tercoreng di Mata Internasional
Lebih dari sekadar kewajiban pembayaran, Eko menyoroti dampak serius terhadap citra dan reputasi Persib. Ia menilai kasus ini merusak nama baik klub yang dikenal 'kaya' dan mampu mendatangkan pemain-pemain mahal. "Menurut saya hal kaya gini harus dibenahi karena ini merusak reputasi Persib ya sebagai klub kaya yang bisa beli pemain mahal, tapi masih punya kewajiban yang gak dibayar sampai orang yang gak dibayar ini jadi korban, didzalimi dan melapor ke FIFA," tegas Eko.
Fakta bahwa sengketa ini sampai harus diselesaikan melalui FIFA menunjukkan adanya kegagalan internal. Keputusan Kamar Status Pemain FIFA yang memenangkan Robert Rene Alberts jelas mengindikasikan bahwa Persib berada di posisi yang salah. "Jelas ya kalau sudah ada putusan seperti ini, memang aduannya diterima berarti Persib yang salah. Jadi intinya reputasi tercoreng, gak kelihatan profesional," pungkasnya, menekankan pentingnya tata kelola klub yang lebih baik agar insiden serupa tidak terulang.
Tanggapan Resmi Persib: Kasus Lama yang Tengah Dikaji
Menanggapi situasi ini, Deputy CEO PT PBB, Adhitia Putra Herawan, memberikan klarifikasi. Ia membenarkan adanya FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan laporan Robert Rene Alberts. Namun, Adhitia menegaskan bahwa ini adalah kasus lama yang terjadi pada tahun 2022, bukan kejadian baru pada periode saat ini. Pihak manajemen Persib menyatakan baru mengetahui informasi keputusan FIFA tersebut dalam perkembangan terakhir dan kini tengah melakukan kajian serta penelaahan secara menyeluruh.
"Yang perlu kami tegaskan adalah bahwa ini merupakan kasus lama yang terjadi pada 2022, bukan kejadian baru. Setelah mengetahui adanya keputusan FIFA tersebut, kami langsung melakukan kajian secara menyeluruh untuk memahami posisi kasus dan menentukan langkah yang paling tepat," ucap Adhitia. Harapannya, Persib dapat segera menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan kewajiban ini dan menghapus sanksi FIFA Registration Ban agar tidak mengganggu persiapan tim ke depan.
Ikuti terus berita terbaru Persib di Kabarmaung.com
